GELOMBANG TSUNAMI ITU BERNAMA PHK

Krisis ekonomi yang berpangkal pada krisis keuangan Amerika Serikat semakin menggurita dampaknya bagi perekonomian Indonesia. Kini, di awal desember saja sudah banyak perusahaan-perusahaan yang mengandalkan ekspor produknya untuk berencana me-rumah-kan, kata lain dari PHK. Provinsi terbanyak yang akan merumahkan tenaga kerjanya adalah DKI Jakarta.

Pemerintah sendiri mengakui bahwa dalam kurun waktu satu tahun ini gelombang PHK akan mencapai 500 ribu sampai satu juta buruh. Hal ini mengakibatkan jumlah pengangguran akan semakin bertambah. Akibat lanjutannya, sudah pasti tingkat daya beli masyarakat semakin menurun.

Kelinglungan pemerintah diperparah dengan mengeluarkan SKB 4 menteri yang ditujukan untuk mengantisipasi dampak krisis ekonomi global. Namun, kenyataannya justru menambah persoalan baru. Demonstrasi buruh di mana-mana, proses produksi akhirnya terganggu selain munculnya persoalan sosial seperti bentrokan-bentrokan saat demo, selain ketegangan antara buruh dan pengusaha. Biaya sosial yang harus ditanggung bersama atas keputusan pemerintah yang kurang tepat dan akurat.

Apa solusinya?
Untuk menghindari PHK bagi pengusaha yang mengandalkan ekspor rasanya sangat sulit utnuk dihindari. Oleh karenanya, perlu bagi pemerintah untuk membuka jalur perdagangan bagi negara-negara potensial untuk ekspor Indonesia, seperti tekstil. Amerika memang tengah menghadapi krisis ekonomi yang parah, karenanya daya beli tekstilnya turun drastis. Pengusaha juga tidak bisa mengatasnamakan krisis kemudian merumahkan pegawainya dengan semena-mena. Intinya, antara pemerintah, pengusaha dan buruh harus duduk bersama mencari kesepakatan yang win-win solution.

Hemat? Apalagi yang harus dihemat bagi rakyat kebanyakan? Paling-paling sikap yang tepat adalah bersabar dan mensyukuri apa yang diperoleh hari ini. Rakyat sudah terlalu banyak dijadikan obyek penderita, sudah saatnya pemerintah mengambil kebijakan yang benar-benar memenuhi sasaran yang tepat yakni rakyat.

Pemerintahlah seharusnya yang menunjukkan sikap hemat dan efesiensi pendanaan pembangunan. Sewbagai contoh pemprov DKI yang memutuskan menghapus biaya-biaya yang memboroskan APBD-nya. Perlu ditiru oleh pemda-pemda lain termasuk departemen-departemen (pemeriantah pusat).