Rabu, Desember 17, 2008
Ujian Nasional 2009: Soal Tiap Provinsi Berbeda
Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Djemari Mardapi mengungkapkan, 25 persen soal UN dibuat oleh BNSP. Sisanya dibuat oleh masing-masing provinsi dengan pengawasan BSNP. ”Nanti akan dibuat oleh guru-guru senior yang sudah dinyatakan layak oleh BSNP,” ujarnya dalam sosialisasi UN 2009 di Surabaya, Selasa (16/12).
BSNP akan membuat standar kompetensi lulus (SKL) dan kisi-kisi sama untuk semua provinsi. Dari SKL dan kisi-kisi akan diterjemahkan menjadi paket soal oleh masing-masing tim pembuat di provinsi. ”Materi antara lain akan berisi irisan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dan kurikulum berbasis kompetensi (KBK),” ujarnya.
Untuk nilai rata-rata terendah, batas tahun depan lebih tinggi 0,25 poin dibandingkan tahun ini. Tahun depan nilai rata-rata minimal setiap peserta harus 5,50. ”Ini untuk memacu semangat belajar siswa. Standar ini berlaku untuk semua peserta UN dan UASBN (ujian akhir sekolah berstandar nasional),” ujarnya.
Rangkaian UN dan UASBN 2009 akan dimulai pada 20 April 2009. SMA dan sekolah sederajat akan lebih dahulu ujian pada 20-24 April 2009 untuk ujian pertama dan 27 April hingga 1 Mei untuk ujian susulan. UN SMP dan sekolah sederajat diselenggarakan pada 27-30 April 2009 dan ujian susulan pada 4-7 Mei 2009. Adapun UASBN SD diselenggarakan pada 11-13 Mei 2009 dan ujian susulan pada 18-22 Mei 2009.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Timur Rasiyo mengungkapkan, sampai sekarang SMK belum menerima kisi-kisi ujian produktif. Padahal, waktu ujian kurang dari tiga bulan lagi. (RAZ)
sumber : Kompas dan Klub Guru Indonesia
Standar Kelulusan UN Jadi 5,50, Siapkah?
Kepastian kenaikan standar kelulusan unas tersebut berdasar Permendiknas Nomor 78 Tahun 2008 tentang Ujian Nasional. Pada pasal 16 disebutkan, nilai rata-rata 5,50 itu ditujukan untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan, dengan nilai minimal 4,00 paling banyak di dua mata pelajaran dan 4,25 pada pelajaran lain.
Menghadapi standar kelulusan unas 2009 yang naik itu, kemarin (16/12) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Jatim Rasiyo melaksanakan sosialisasi dengan mengundang pimpinan dinas pendidikan kabupaten/kota se-Jatim. Hadir pula dalam pertemuan itu Kepala Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Djemari Mardapi.
"Meski standar kelulusan naik, kami tetap optimistis. Paling tidak, tingkat kelulusan di Jatim bisa sama dengan unas 2008. Yakni, sekitar 98 persen," tutur Rasiyo setelah acara tersebut.
Setiap tahun, standar kelulusan unas memang selalu naik. Pada 2006, nilai rata-rata minimal 4,50, lantas naik menjadi 5,00 pada 2007. Menurut Rasiyo, berdasar Permendiknas 78/2008, pemerintah daerah atau satuan pendidikan bisa saja menaikkan angka standar kelulusan. Contohnya, lembaga A mematok kelulusan siswa rata-rata harus 6,00. Namun, Dinas P dan K Jatim lebih memilih mengikuti standar yang ditetapkan pusat. "Kalau ada yang ingin menaikkan standar kelulusan, silakan saja," ujarnya.
Rasiyo menambahkan, mencapai standar kelulusan yang ditetapkan itu sebetulnya tidak terlalu sulit dilakukan. Mengapa? Sebab, standar kompetensi lulusan (SKL) untuk unas tersebut sama dengan tahun lalu. Dengan demikian, guru-guru di sekolah bisa mempelajari soal-soal unas tahun lalu dan memilah-milah bobot soal.
Djemari menyatakan, proses unas itu jangan dijadikan ajang menakut-nakuti siswa. Maksudnya, sekolah begitu khawatir siswanya tidak bisa lulus. Jika begitu, biasanya sekolah bersangkutan akan berbuat curang. Misalnya, memberitahukan jawaban kepada siswa dengan berbagai cara. "Kalau hal tersebut terjadi, proses unas bakal diulang. Kan kasihan siswa, harus belajar dua kali," ungkapnya.
Djemari menambahkan, kenaikan standar kelulusan itu jangan dijadikan sebagai momok. Sebab, sebelum mengeluarkan kebijakan tersebut, pemerintah melakukan survei. (sha/hud)
sumber : Jawa Pos dan milis klub guru
Pelatihan Media Pembelajaran Berbasis ICT
Guru memang diharapkan dapat mengikuti perkembangan teknologi mutakhir. Hal ini dimaksudkan untuk mengimbangi kemampuan dan pengalaman murid yang mungkin sudah lebih dulu mengetahui kemajuan teknologi komunikasi seperti internet dan ilmu komputer. Jadi, tidak salah jika Sudin Dikmenti Jakarta Selatan mengadakan pelatihan ini. Peserta yang datang yang datang berasal dari sekolah-sekolah diwilayah Jakarta Selatan baik Negeri maupun Sekolah luar negeri alias swasta.
Pelatihan ini berisikan materi pengajaran dengan menggunakan microsoft powe point, cara browsing internet dan membuat blog untuk mendukung penyampaian materi ajar. Yah, biar guru nggak gaptek-gaptek amat gitu.....
Namanya juga pelatihan untuk guru, biasanya lebih ramai dari pada muridnya sendiri. Dan, lebih bandel lagi....Makanya, jangan suka ngeluh kalau muridnya rese, lha gurunya jug kadang susah diatur dan diajar......
Ajang pelatihan ini juga ada manfaatnya, yakni jadi forum silaturahim untuk guru. Saya jadi ketemu Bu Elsye yang pernah ngajar kimia di SMA 74, ketemu Mr. Yakin yang guru musik dari SMA 90, bersenda gurau dengan guru-guru Dosqi 5 Tebet, eh ketemu Mas Zulfianto yang guru ekonomi, juga nggak ketinggalan mama de, itu lho guru favorit 74 yang pindah ke SMA 82, Bu Titin guru Biologi. Pokoknya seru deh.... mulai dari rebutan kamar sampai ada yang nggak kebagian kamar .....
Kalau bisa pelatihan seperti ini dilaksanakan rutin pertiga bulan sekali gitu, dan biar semua guru di Selatannya Jakarta ini bisa semua mencet laptop, moso kalah sama tukul.....Jadi program ini bukan asal program ngabisin duit, melainkan terencana dan matang dalam pelaksanaannya.
Yah, bravolah buat Sudin Dikmenti Jakarta Selatan..........
Kamis, Desember 11, 2008
BELAJAR BERQURBAN
Kamis, November 27, 2008
6.882 Guru Bantu Minta Diangkat Jadi PNS
Ketua FKGBI DKI Jakarta, Syarifah Efiana, meminta DPRD dan Pemprov DKI untuk mencari solusi karena gaji guru bantu DKI tidak dianggarkan lagi dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2008. “Untuk itu kita minta uang Kesra guru bantu harus dibayar rutin setiap bulan mulai Januari 2008,” kata Syarifah di sela-sela aksi unjuk rasa.
Kondisi tersebut diperparah lagi dengan adanya kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) yang tentunya semakin menyulitkan ekonomi para guru bantu tersebut. “Bagaimana cukup hidup di Jakarta dengan gaji Rp 710.000. Gaji sebesar itu masih dibawah upah minimum provinsi,” tuturnya.
Selain itu, kata Syarifah, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta harus segera memroses berkas-berkas CPNS (calon pegawai negeri sipil) guru bantu DKI yang tertunda selama sembilan bulan sejak pemberkasan. “Pengangkatan guru bantu ini juga sebagai realisasi amanat PP Nomor 43/2007 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi PNS sampai batas waktu tahun 2009,” ucapnya.
Dan untuk merealisasikan hal tersebut, lanjut Syarifah, maka perlu dibentuk tim realisasi status guru bantu menjadi PNS dan menciptakan mekanisme dan jalur komunikasi atau konsultasi antara guru bantu dengan pemerintah pusat maupun Pemprov DKI.
sumber : www.beritajakarta.com
Selasa, November 25, 2008
PeRayAan HAri GuRU
Perayaan dimulai dengan melaksanakan upacara bendera yang seluruh petugasnya adalah guru.
Mr. Warno menjadi pemimpin Upacaraganteng ya?
tiga cwo ember (emang berkelas)siap-siap ngibarin bendera merah putih
trio wek-wek (wanita dan oria eksekutif)mengenagn tugas upacara sma puluhan tahun lalu
Pembawa acara yang cantieq : Bu Hirziah
pembina upacara : Mrs. Lies
para guru hikmat mengikuti upacaraSetelahnya seorang siswi, Syifa membacakan puisi khusus utuk guru..... rada sedih juga sih mendengarnya.....
By the way, sesungguhnya acara seperti ini memberikan nuansa kesegaran dan refleksi baik bagi guru maupun murid ditengah kejenuhan belajar dan kemacetan ibukota Jakarta yang sangat melelahkan.
Senin, November 17, 2008
Wajar 9 Tahun Gagal
[JAKARTA] Pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) sembilan tahun yang dimulai 1993/1994 dan telah berlangsung selama 15 tahun akan berakhir tahun ini. Pemerintah mengklaim program tersebut akan tuntas dengan angka partisipasi kasar (APK) nasional mencapai 92,52 persen. Namun, pemerhati pendidikan menilai program tersebut telah gagal karena masyarakat masih dikenakan biaya pendidikan.
Dalam rancangan awal, ada beberapa kriteria suatu daerah dikatakan tuntas Wajar Dikdas sembilan tahun, seperti APK SMP/MTs tahun ini mencapai 95 persen, memiliki data yang akurat mengenai jumlah anak usia sekolah, jumlah anak usia sekolah dari keluarga tidak mampu, jumlah Ke- luarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I, daftar nama dan alamat Lembaga Satuan Pendidikan Dasar 9 Tahun (SD dan SMP atau sederajat, baik negeri maupun swasta).
Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) menyatakan, program Wajar Dikdas sembilan tahun sudah tuntas. Hal itu berdasarkan pencapaian angka partisipasi murni (APM) pada jenjang SMP sudah mencapai 95 persen. "Wajar Dikdas 9 tahun sudah tuntas dan telah sesuai target pemerintah pada tahun ini. Persentase 5 persen tinggal dituntaskan 2009," ungkap Sekretaris Jenderal Depdiknas Dody Nandika, di Bogor, Jawa Barat, pekan lalu.
Namun, Manajer Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan kepada SP, Selasa (11/11), menyatakan program Wajar Dikdas, seharusnya tidak hanya dikaitkan dengan kuantitas, tetapi terkait dengan tidak adanya lagi pungutan di sekolah. Kenyataan di lapangan, pungutan justru marak.
Informasi yang diperoleh ICW, perlu Rp 56.7 triliun guna menuntaskan Wajar Dikdas. Dana tersebut untuk membiayai program-program perluasan akses bersekolah. Anggaran itu tidak termasuk anggaran rutin dan pembangunan di luar Wajar Dikdas sembilan tahun.
Sementara itu, usia anak 7-15 tahun yang belum mendapatkan layanan pendidikan masih sekitar 2,9 juta, termasuk anak putus sekolah di SD/MI dan SMP/MTs serta lulusan SD/MI yang tidak melanjutkan pendidikan. Untuk 2009, lanjutnya, anggaran untuk penuntasan Wajar Dikdas sembilan tahun mencapai sekitar Rp 30 triliun, sedangkan anggaran Depdiknas Rp 61,7 triliun. "Kekurangan pembiayaan itu, tentunya sangat sulit untuk menuntaskan program Wajar Dikdas ini. Belum lagi, maraknya pungutan di sekolah," ujarnya. [W-12
sumber : milis rumah ilmu indonesia/http://www.rumahilm uindonesia. net